Richard Eliezer Terancam Hukuman Mati pada Sidang Tuntutan, Berstatus Justice Collaborator. Apakah Itu?

Paularizzo.co, Jakarta – Putri Chandrawathi dan Richard Eliezer alias Bharada E akan mengerjakan pertemuan permintaan terpaut masalah pembantaian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J pada Rabu, (18/1/2023). Rapat terusan ini dilaksanakan di mahkamah Negeri Jakarta Selatan.

Rapat permintaan kepada Bharada E ini sepatutnya dilaksanakan minggu minggu lalu tapi ditunda satu minggu atas desakan Jaksa umum beskal lazim (JPU). mengambil serokan News Paularizzo.co, JPU menunda pertemuan terusan permintaan gara-gara sedang menunggu salah satu tergugat adalah Putri Candrawathi.

Lembaga pengadil ilham kepercayaan Santoso pun memberikan durasi satu minggu pada JPU mempersiapkan susunan permintaan.

“Baik, oleh gara-gara sebetulnya sebab JPU saudara tergugat apabila bukti alias klarifikasi PC belum masuk dalam teks permintaan saudara, maka jaksa memohon durasi untuk ditunda. Jadi minggu depan sidang yang akan datang merupakan JPU untuk bacakan permintaan bersama tergugat yang lain,” tutur dia, 11 Januari 2023.

Tentang hal bersumber pada data dari Humas mahkamah Negeri Jakarta Selatan, agenda pertemuan permintaan Putri Candrawathi dan Bharada E dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2023.

Richard Eliezer didakwa menjalankan perbuatan kriminalitas pembantaian berencana kepada Brigadir J. Hal itu dijalani bersama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrwathi, Ricky Rizal alias Bripka RR dan kokoh Ma’ruf. Mereka didakwa ikut serta dalam masalah prediksi pembantaian berencana kepada Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah jawatan Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan.

Dalam teks perkara jaksa menyebut, mereka yang menjalankan, yang menginstruksikan menjalankan dan ikut serta menjalankan aksi, dengan berencana dan dengan rencana terlebih dulu merampas nyawa orang lain. Atas aksi itu, mereka didakwa melanggar mula 340 subsider mula 338 juncto mula 55 butir (1) ke-1 KUHP dengan vonis setidaknya berat sampai kriminalitas mati.

 

Apa Itu Justice Collaborator?

Tentang hal dalam masalah prediksi pembantaian berencana kepada Brigadir J, Bharada E juga sebagai justice collaborator. Pada 8 Agustus 2022, lewat dapat hukum Muhammad Boerhanuddin, Bharada Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator.

Pengajuan Bharada E sebagai justice collaborator disetujui hukum proteksi saksi dan Korban (LPSK). Hal itu di informasikan pelopor LPSK Hasto Atmojo Suroyo. “Iya permohonannya dikabulkan sebetulnya malam ya jam 7,” perkataan pelopor LPSK, Hasto Atmojo saat dihubungi, Sabtu, 13 Agustus 2022.

 

Lalu apa itu justice collaborator?

Mengambil dari laman lk2fhui.law.ui.ac.id, Justice Collaborator (JC) adalah nama bagi aktor kebiadaban yang bergerak sama dalam memberikan klarifikasi dan dukungan bagi penegak hukum.

JC itu akan mendapati apresiasi yang dapat berbentuk penjatuhan kriminalitas penyelidikan bersyarat  tertentu, pemberian remisi dan perpaduan, pembebasan berketentuan, penjatuhan kriminalitas setidaknya mudah di antara tergugat lain yang teruji bersalah, perlakuan tertentu dan serupanya.

 

Bilamana status justice collaborator diserahkan?

Mengambil serokan News Paularizzo.co, aktor perbuatan kriminalitas tidak semacam itu saja sebagai justice collaborator (JC). Ada ketentuan dan beberapa kadar yang patut dijalani untuk sebagai JC alias saksi aktor yang bergerak sama.

Seseorang aktor dapat diumumkan sebagai JC kalau ada klarifikasi dan dalil yang sungguh berarti untuk menguak perbuatan kriminalitas, bukan aktor utama, serta menguak aktor-aktor yang ada peran lebih besar.

Kemudian bilamana status justice collaboration diserahkan? Jikalau didasarkan pada UU proteksi saksi dan Korban tahun 2014, aparat penegak hukum dapat memberikan status itu semenjak sistem investigasi. Begitu dikutip dari laman sah antikorupsi.org

Meski ada beberapa pemikiran yang memohon status JC diserahkan sesudah calon JC mengantarkan klarifikasinya sebagai saksi di sidang. Pernyataan ini didasarkan pada kepanikan apabila calon JC tidak menguak klarifikasi yang sesuai saat bersaksi di sidang.

Pada saat saksi aktor sebagai justice collaborator, proteksi hukum akan diserahkan, gara-gara ditaksir rentan mendapati bahaya alias akibat yang berorientasi pada perbuatan kriminalitas yang ada.

 

Dasar Hukum Justice Collaborator

Untuk diketahui, di Indonesia dasar hukum justice collaborator diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antara lain sebagai selanjutnya:

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai proteksi saksi dan Korban
  2. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (transformasi atas UU Nomor 13 tahun 2006) mengenai proteksi saksi dan Korban
  3. Pesan sebaran majelis hukum Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011
  4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK
  5. LPSK mengenai proteksi Bagi narasumber, saksi narasumber, dan saksi pemain yang bahu-membahu.

Saat aktor kriminalitas sebagai justice collaborator, dia akan memperoleh proteksi hukum. Lebih-lebih bukti aktor mampu sebagai estimasi bagi mahkamah magistrat untuk mengentengkan kriminalitasnya. Hal ini merujuk pada mula 10 UU Nomor 13 Tahun 2006.

 

Tuntutan Pemain Kejahatan Selaku Justice Collaborator

Kemudian, syarat apa saja yang diperlukan untuk memastikan seorang sebagai saksi aktor yang sudi bergerak sama alias justice collaborator?

Merujuk pada pesan sebaran (SE) pelopor majelis hukum Agung Nomor 04 Tahun 2011, selanjutnya beberapa syarat yang butuh diamati:

– Orang yang berkaitan merupakan aktor perbuatan kriminalitas yang membenarkan kebiadabannya dan bukan sebagai aktor utama dalam kejahatan itu.

– Orang yang berkaitan memberikan klarifikasi sebagai saksi dalam sistem peradilan.

– Jaksa umum beskal lazim (JPU) menerangkan apabila orang yang berkaitan telah memberi keterangan dan dalil yang berarti maka interogator dan/atau umum beskal normal dapat menguak perbuatan kriminalitas yang dimaksudkan sebagai efisien, sekalian menguak aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam perbuatan kriminalitas.

– Saksi aktor dapat memperoleh kemudahan dari magistrat atas bantuannya, mampu berbentuk menjatuhkan kriminalitas penyelidikan bersyarat tertentu dan/atau menjatuhkan pidana bui setidaknya mudah di antara tergugat lain yang teruji bersalah.

– Pengadil harus memperhitungkan rasa keseimbangan rakyat dalam memberikan kemudahan kepada saksi aktor.

– Selagi mengirimkan masalah, presiden pidana memberikan perkara-perkara yang dibeberkan saksi pelaku pada mahkamah yang sama sepanjang menguatkan.

– Pelopor pidana juga hendaknya mendahulukan perkara-perkara lain yang dibeberkan oleh saksi pelaku yang bergerak sama.

Scroll to Top